Hak-hak Tersangka/terdakwa

Seorang tersangka atau terdakwa haruslah mengetahui segala hak-hak yang akan diterima atau dipunyai selama menjadi tersangka. Karena hokum pidana mengancam kebebasan-kebebasan seseorang, maka dari itu sangatlah penting bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan dirinya di muka persidangan.

Hak-hak tersangka/terdakwa adalah sebagai berikut:

    1. Hak segera mendapatkan pemeriksaan
      Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hokum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ini berdasarkan pada Pasal 50 KUHAP.

  • Hak diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti
    Pengertian atau pemahaman terhadap penggunaan bahasa menduduki posisi yang penting terhadap proses hokum. Mulai penyelidikan hingga penuntutan, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan bahsa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Dengan diketahuinya serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan.
  • Hak memberikan keterangan secara bebas
    Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP, yaitu “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
    Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.
  • Hak mendapatkan juru bahasa.
    Ketentuan hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam pasal 177 dan 178 KUHAP. Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 53 KUHAP yang menyatakan bahwa tidak semua tersangka terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereke berhak mendapat bantuan juru bahasa.
  • Hak mendapatkan bantuan penasehat hokum
    Hak bantuan hokum dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar ia mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hokum Internasional dan Nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal.
    Hak bantuan hokum dijamin dalam Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu; Pasal 27 ayat (1); pasal 28D ayat(1); Pasal 28I ayat(1); dan juga diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang-undang No39 tahun 1999 tentang HAM. Serta diatur juga oleh Pasal 54 KUHAP. Kemudian ditegaskan dalam pasal 56 KUHAP, bantuan hokum menjadi KEWAJIBAN khusunya terhadap tindak pidana tertentu.
  • Hak menghubungi penasihat hokum
    Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hokum, apalagi yang bersangkutan diancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut:
    1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
    2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  • Hak menerima kunjungan dokter pribadi
    Kesehatan jasmani dan rohani bagi tersangka atau terdakwa sangatlah penting, sebab seseorang yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan pidana berpotensi mengalami gangguan kesehatan baik fisik dan mental. Untuk itulah hak menerima kunjungan dokter pribadi sangatlah manusiawi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP.
  • Hak menerima kunjungan keluarga
    Seorang tersangka atau terdakwa memerlukan motivator atau teman dalam menghadapi kasusnya. Pada umumnya keluargalah teman terbaik sebagai tempat curhat atau sekedar bermusyawarah dalam mencari jalan terbaik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP
  • Hak menerima dan mengirim surat
    Meskipun terdakwa atau tersangka dikekang kebebasannya dalam berinterkasi dengan dunia luar, tersangka atau terdakwa masih memiliki hak berkomunikasi dengan bebas melalui surat. Ia berhak menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan berikut:
    1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagitersangka atau terdakwa disediakn alat tulis menulis.
    2. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara kecali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan
    3. Dalam hal surat menyurat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbuni “telah ditilik”
  • Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum
    Seorang tersangka atau terdakwa berpotensi mengalami gangguan secara psikis, sebab ia dihadapkan pada persoalan yang membelenggu kebebasannya. Oleh karena itu, ia membutuhkan terapi yang dapat menenangkan pikirannya. Pasal 63 KUHAP memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Dan juga tersangka atau terdakwa berhak diadili secara terbuka di Pengadilan. Ini ditujukan agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut terbukti atau tidak.
  • Hak mengajukan saksi yang menguntungkan
    Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakn dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pada umumnya, pihak penyidik atau penuntut umum tidak memberikan informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa bahwa ia memiliki hak mengajukan saksi yang menguntungkan.
  • Hak menuntut ganti kerugian
    Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka.
  • Hak memperoleh rehabilitasi
    Rehabilitasi dalam proses perkara pidana lebih cenderung memberikan makna pemulihan nama baik. Hak memperoleh rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Menurut pengertian rehabilitasi Pasal 1 butir 22 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hokum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU.

About Yulius oktaber,S.H

Low Profile
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s